Geopolitik imajinasi

Jika diartikan, geopolitik bisa sebagai politik atau kebijakan. Dalam konteks Indonesia perlu disepakati, bahwa berbicara kebijakan berarti terkait dengan strategi nasional yang didasari oleh kepentingan nasional suatu negara.

Sejalan perkembangan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dunia internasional, maka sudah sepatutnya sebuah negara mempertahankan eksistensinya atau keberlangsungan hidupnya menuju suatu negara yang sejahtera.

Persoalan geopolitik juga memberikan pengaruh terhadap pembangunan Indonesia ke depan, termasuk mengubah konstruksi pembangunan di daerah-daerah. Biasanya selain kepentingan penjajahan ideologi, ujungnya tak lain adalah persoalan ekonomi.     

Thomas L Friedman (2006), pada dekade (1800) globalisasi lebih banyak berbicara tentang skup negara. Dia menyebut bahwa ada tiga wilayah urbanisasi. Yakni di mana posisi negara? Peluang negara saya dalam persaingan global? Dan bagaimana saya turut mendunia dan bekerjasama dengan orang lain melalui negara saya?

Kemudian globalisasi pada dekade (1800-2000). Pada dekade ini globalisasi tidak lagi membicarakan tentang negara. Akan tetapi diperkecil dengan isu perusahaan-perusahaan. Pertanyaannya, dimana posisi perusahaan dan peluang perusahaan, dalam ekonomi global? Bagaimana saya turut mendunia? Dan bekerjasama dengan orang lain melalui perusahaan saya? Secara tidak langsung perubahan ini berekses pada sistem manajemen tata pemerintahan.

Globalisasi ketiga (dekade 2000 sampai dengan sekarang). Ukuran dunia pada fase ini menyusut sangat kecil sekaligus mendatar seperti lapangan permainan dengan “kekuatan baru” sebagai motor penggeraknya. Untuk bekerja sama dan bersaing secara individual dalam kancah global, bahkan secara kelompok dengan segala keberagaman termasuk non barat/non kulit putih. Globalisasi ketiga, memungkinkan begitu banyak orang masuk dan ikut bermain atau berperan secara aktif.

Gearoid O Tuathhail & Simon Dalby (2002), mengkaji perkembangan geopolitik-trans diawali fase pasca-perang dingin. Pergerakan geopolitik masih di dominasi negara-negara adidaya dengan target-target menciptakan masalah de-teritorial dan kekuasaan elite.

De-teritorial dimaksud berangkat dari kepentingan ekonomi global. Salah satu caranya adalah bagaimana negara-negara adikuasa menerapkan sistem bantuan luar negeri dengan cara memaksa. Kondisi tersebut adalah konsekuensi dari perkembangan teknologi yang di dalamnya ada de-teritorial.

Kemudian ada yang disebut skema kekuasaan elite yang mengandalkan aliansi militer dengan industri. Di Indonesia, pola aliansi ini berlangsung sejak rezim orde baru. Kendati mengalami reformasi, dimana militer dikembalikan ke barak, namun kembali lagi militer masuk dengan mengubah pola aliansinya. Militer bisa “disalahgunakan” sebagai tukang gebuk.

Sementara kalangan akademisi dimanfaatkan sebagai pihak yang berperan memainkan opini di ruang-ruang publik. Dampak dari skenario kekuasaan elite ini adalah berlakunya liberalisasi pendidikan.

Dengan tambahan pola “the end of history” kebudayaan-kearifan lokal kita dibumihanguskan melalui pola ekonomi pasar bebas, sehingga masyarakat menjadi konsumtif dan pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor asing.

Pola lainnya adalah “the clash of civilitations” yang bertujuan mengubah ideologi atas nama kebebasan demokrasi dan civil society. Kenyataannya, civil society kerap membatasi peran warga terhadap negara atau daerahnya. Hal itu sangat tergambar jelas melalui sistem pemilu “one man one vote.”

Pemilu langsung “suara rakyat” menyebabkan biaya politik tinggi karena terjadi pembelian suara. Ikatan politik warga negara dengan calon pemimpin atau wakilnya di parlemen bukan didasari pada kompetensi dan ideologis, lebih pada seberapa besar uang yang diberikan. Wajar penyadaran politik kepada warga sulit tumbuh.

Lanjut pada pola “the coming anarchy” dengan membuat instrumen yang memicu kegaduhan dengan cara konflik horizontal bernuansa SARA untuk kepentingan ekonomi dan industri lainnya. Dampak lain dari skenario ini adalah membuka seluas-luasnya perdagangan narkoba, perdagangan manusia (trafficking), masuknya imigran gelap atau pencari suaka politik serta perdagangan senjata lintas negara khususnya Asia.

(Tulisan lama yang masih relevan).