Ikatan bathin kelompok elite dengan rakyat

Kita bisa mendapatkan ruang lebih lebar terhadap kekuatan kebangkitan ekonomi rakyat, sehingga manfaatnya benar-benar bagi kemakmuran rakyat.

Tuntutan kaum muda Nahdliyyin, agamawan adalah memastikan bahwa kepentingan rakyat itu bisa terakomodir, menjadi cara pandang utama seorang presiden, wakil presiden atau kelompok-kelompok elite di negeri ini yang memiliki ikatan bathin yang terlahir bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Itulah sedikit harapan saya ketika diminta menjadi narasumber "Fores Live Series 5" yang bertajuk "Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global: Telaah kesiapan Indonesia menghadapi krisis di era Prabowo-Gibran." 

Memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya "geopolitic contest." Apa yang terjadi hari ini tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan siklus panjang geopolitik. 

Di era Bung Karno, kita disuguhkan retorik yang sangat luar biasa yang disebut dengan revolusi. Kemerdekaan itu belum berari revolusi telah selesai. Tuhan telah memberikan kita satu takdir yang tidak bisa kita tolak. Dan takdir itu harus diimbangi dengan cara berpikir kita yang seimbang atau berbasis apapun yang kita miliki.

Di era Pak Harto kita melihat pendekatan berbeda, dimana ada upaya menutup gerakan rakyat, tetapi mengagendakan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan menjadi isu utama. Kemudian kita mengalami reformasi. Kita harus menentukan sendiri apa langkah terbaik yang kita lakukan dengan potensi besar yang dimiliki.

Jika mengacu pada pengalaman atau rekam perjalanan negeri ini, mau tidak mau kita harus melakukan kemandirian. Sebagaimana yang dikemukakan Presiden Prabowo saat bertemu mantan wakil presiden KH Ma'ruf Amin, dimana presiden melihat ada satu kebuntuan untuk memperkuat ekonomi rakyat, memperkuat kemandirian nasional yang basis dasarnya adalah pasal 33 UUD 1945. 

Lantas bagaimana Indonesia menempatkan diri dari perubahan geopolitik? Ke depan kita tidak tahu apakah ada "dunia baru" yang sama sekali berbeda. Setidaknya kita harus beradaptasi.

Sebenarnya Presiden Prabowo punya kesempatan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya kesempatan memimpin dunia Islam, terutama memimpin dunia Islam Sunni. Ini "opportunity" yang tidak bisa diabaikan oleh Presiden Prabowo.

Kesempatan lainnya adalah Indonesia membentuk "dunia baru" seperti yang dilakukan Bung Karno mendesain KTT Asia Afrika dan gerakan non blok. Yang terjadi saat ini adalah dunia seperti dipaksakan untuk memilih apakah pro Tiongkok atau pro Amerika. Situasi demikian secara mental sama seperti perang dingin, dimana kita dipaksa memilih blok Barat atau blok Timur.

Saya ingat ketika Gus Dur menyampaikan pikiran tentang poros Jakarta-Beijing-New Delhi,  yang kemudian dibaca ulang menjadi CIA (China, India, Asean). Ini artinya, kawasan Asia Tenggara tidak bisa dianggap remeh dalam pertarungan geopolitik hari ini dan masa mendatang.

Kesadaran geopolitik itu harus diwujudkan ke dalam bentuk "policy implication." Jadi kita harus membawanya ke dalam wilayah kebijakan-(tidak hanya bicara lima tahun) satu periode, tetapi harus berimplikasi jangka menengah dan panjang, sehingga proyek-proyek strategis Indonesia tidak langsung berhenti. 

Pascareformasi, setiap presiden datang dengan pikirannya sendiri, akibatnya kita tidak bisa menikmati "continuous progress" yang kemudian itu dilanjutkan agar kita memperoleh kesempatan naik level lebih tinggi dalam kancah geopolitik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan-tantangan tidak mudah. Kita tahu bahwa sistem oligarki yang sejak bertumbuh sebagai model yang ditanam dan dilestarikan sejak era kolonialisme, karena menyangkut hubungan kekuasaan politik dan ekonomi.

Apa yang dirasakan masyarakat, adalah dampak dari oligarki politik dan ekonomi yang mengendalikan bagian terbesar dari ekonomi negara.