“Mereka tidak jujur seperti orang biasa”

Lea Ypi menuturkan komitmen politik haruslah bersifat publik daripada pribadi. Ini melibatkan jenis kegiatan yang khas. Aktivitas dimana pelaku berusaha merancang institusi politik sesuai dengan prinsip dan tujuan tertentu.

Komitmen politik didorong oleh pengawasan kritis terhadap pelaksanaan kekuasaan, entah dukungan atau penolakan terhadap alasan dan struktur yang membentuk aturan kelembagaan berdasarkan kekuasaan dijalankan atau direproduksi.

Integritas tidak hanya sekedar “mereka tidak jujur seperti orang biasa” namun kombinasi antara menghindari korupsi atau kepentingan pribadi (aspek negatif) dengan komitmen dan kekonsistenan terhadap prinsip dan tujuan politik yang mereka junjung (aspek positif).

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama dan kebijakan berlandaskan keadilan. Politik tidak boleh tunduk sepenuhnya pada moral pribadi.

Plato mengatakan kekuasaan yang sah harus didasarkan pada kebijakan moral dan intelektualitas. Jika penguasa menjalankan politik tanpa etika rentan kehilangan legitimasi. Disinilah nilai kebajikan antara etika dan moral dibutuhkan agar kekuasaan tidak melenceng dari substansi peran negara.

Mengacu sudut pandang teori klasik, integritas politik lebih condong ke realistis. Antara moral pribadi dan etika politik adakalanya tidak selaras. Moral pribadi terkadang mengharuskan personal bersikap realistis, sehingga tidak sesuai dengan penilaian etika politik.

Mengambil contoh kasus di Indonesia, sangat jauh dari konsep politik integritas dan perspektif klasik. Sistem dan budaya politik di Indonesia relatif buruk. Hal itu dibuktikan masih banyaknya dominasi politik transaksional, nepotis dan pragmatis.

Masih marak pejabat negara tersandung kasus korupsi. Sementara nepotisme paling telanjang adalah proses Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 2024 lalu. Ditambah kebijakan yang penerapannya tumpul ke atas tajam ke bawah.

(Yogyakarta)