Pemerintah diminta terapkan pajak kekayaan

Salah satu warisan kapitalisme yang perlu diapresiasi adalah penurunan kemiskinan. Tetapi ada sejarah yang tidak pernah diceritakan, adalah kapitalis hanya memberikan orang makanan.

Menurut Media Wahyudi Askar, dosen Fisip Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Direktur Kebijakan Publik Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), definisi kemiskinan dari 1901 sampai sekarang tidak pernah berubah.

"Kemiskinan itu kalau orang makan pengeluarannya sekitar Rp600 ribu per bulan," tegasnya saat menjadi narasumber "Diskusi Publik: Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" di gedung Nusantara V DPR RI yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (20/6/2026). 

Ditambahkannya, saat ini kita selalu membicarakan pertumbuhan ekonomi lima persen yang selalu diagung-agungkan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Presiden. Apakah betul pertumbuhan ekonomi itu menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai, kata dia, pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

"Ekonomi kita timpang, semakin mempercepat ketimpangan dari waktu ke waktu. Sebanyak 50 orang di Indonesia memiliki kekayaan setara 55 juta masyarakat Indonesia," ujarnya.

Orang-orang kaya tersebut, kata Media, bisa mempengaruhi sistem demokrasi, terlebih ketika sistem pemilunya one man one vote. CELIOS menyarankan beberapa rekomendasi untuk perbaikan ekonomi. Di antaranya penerapan pajak kekayaan. 

Menurut dia, warga Indonesia yang memiliki harta di atas Rp84 miliar harus balik ke negara sebesar dua persen. Kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa mencapai Rp174 triliun. Ini agar ekonomi adil. 

"Mereka yang hartanya di atas 84 miliar harus balik dua persen ke negara," tegasnya.

Rekomendasi selanjutnya adalah penghapusan pajak untuk masyarakat kelas menengah, transparansi data pajak dan pembiayaan partai politik (parpol).

"Ketika oligarki membiayai parpol dengan masif, maka kita akan menghasilkan ekonomi yang semakin timpang. Sebaiknya parpol dibiayai oleh publik," tandasnya.