Sibuk membuka aib: Pertunjukan teater kaum elite

Tulisan ini merupakan hasil diskusi tak terencana di rumah perlawanan Kalibata. Di negeri yang dahulu dibangun di atas janji keadilan, rakyat kini seakan duduk di bangku penonton. Bukan menyaksikan sandiwara panggung, melainkan pertunjukan panjang tentang perebutan kebenaran oleh mereka yang sama-sama mengaku penjaga hukum. Kepolisian, KPK dan Kejaksaan, seolah berebut kue pahlawan yang Masyarakat anggap ini tontonan sangat memalukan.

Hari demi hari, tabir-tabir yang semestinya tersimpan dalam ruang penegakan hukum justru disibakkan ke hadapan publik. Satu lembaga membuka luka lembaga lain, sementara yang lain membalas dengan mengungkap luka yang tak kalah dalam. Aib bergantian menjadi senjata, integritas diperdagangkan dalam gelanggang pertarungan kewenangan. Dalam arti tikus menangkap tikus dan tikus menuduh tikus.

Rakyat pun bertanya lirih, jika para penjaga hukum saling mempertanyakan kehormatan sesamanya, kepada siapakah hukum hendak bersandar? Dan pertanyaan itu hilang tanpa ingatan apapun.

Di tengah silang sengkarut itu, nama presiden tak pernah luput dari bayang-bayang penilaian rakyat. Sebab dalam pandangan masyarakat, seorang pemimpin adalah nahkoda yang bertanggung jawab atas arah pelayaran. Ketika para awak kapal saling berebut kemudi, publik tidak lagi melihat siapa yang memulai, melainkan siapa yang membiarkannya berlangsung terlalu lama. Tak mungkin presiden tidak tahu pertunjukan ini dimulai dari mana.

Barangkali presiden bekerja dalam sunyi. Barangkali pula berbagai keputusan memerlukan pertimbangan yang tidak sederhana. Namun dalam dunia politik, persepsi sering kali berjalan lebih cepat daripada penjelasan. Ketika konflik antarlembaga terus mengemuka tanpa penyelesaian yang terang, yang tumbuh di hati rakyat adalah kesan bahwa negara kehilangan satu suara untuk menegakkan kewibawaan. 

Lebih menyedihkan lagi, perseteruan itu perlahan mengikis harga sebuah kata yang dahulu begitu agung yaitu integritas. Kata itu kini seperti mata uang yang nilainya turun setiap kali diperdebatkan, setiap kali dijadikan alat untuk menyerang lawan, bukan menjadi cermin untuk mengoreksi diri sendiri.

Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan tentang siapa yang paling benar. Rakyat mendambakan kepastian bahwa hukum berdiri lebih tinggi daripada kepentingan lembaga. Sebab hukum yang diperebutkan oleh para pemegang kuasa hanya akan melahirkan keraguan, bukan kepercayaan.

Di warung kopi, di sawah, di pelabuhan, hingga di ruang-ruang kecil tempat masyarakat menggantungkan harapan, mulai terdengar keluhan yang sama. Mereka merasa seolah-olah setiap perkara besar berakhir sebagai pertarungan elit, sementara persoalan hidup sehari-hari tetap berjalan tanpa jawaban. 

Dari sanalah tumbuh anggapan bahwa anggaran negara mudah diselewengkan karena pengawas dan penegak hukumnya terasa lemah, bahkan lebih korup dari politisi korup dan tentu saja penyelesaiannya kerap tidak memberi kepastian, berlika liku yang pada akhirnya bebas menumpuk koruptor baru. 

Benar atau tidaknya setiap dugaan itu adalah ranah pembuktian hukum, tetapi persepsi semacam ini merupakan isyarat bahwa kepercayaan publik sedang mengalami erosi. Paribasannya “satu koruptor ditangkap, seribu koruptor Bersiap saling lahap”. Menarik sekali bukan?.

Sesungguhnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah berselisih. Bangsa yang besar ialah bangsa yang mampu menyelesaikan perselisihan dengan menjunjung martabat hukum, bukan mempertontonkan pertarungan kekuasaan. 

Negara ibarat rumah tua yang berdiri di atas tiang kepercayaan. Retaknya satu tiang belum tentu merobohkan bangunan, tetapi apabila setiap penghuni sibuk memukul tiang yang lain, maka runtuhnya rumah hanyalah soal waktu.

Sudah saatnya seluruh lembaga negara kembali mengingat bahwa mereka lahir bukan untuk saling mengalahkan, melainkan saling menguatkan dalam menjaga amanat konstitusi. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nama institusi, bukan pula kehormatan para pejabat, melainkan keyakinan rakyat bahwa negara masih memiliki arah, keberanian, dan keadilan. 

Karena ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, sesungguhnya yang sedang memudar bukan hanya wibawa lembaga, melainkan juga cahaya negara itu sendiri.