Trauma gerakan mahasiswa: Antara refleksi dan persepsi

Banyak masyarakat hari ini memandang gerakan BEM dan mahasiswa dengan rasa curiga. Setiap kali muncul aksi demonstrasi, tuntutan politik, atau gerakan moral dari kampus, sebagian masyarakat langsung bertanya, "Ada kepentingan siapa di belakangnya?" Kecurigaan itu bukan lahir tanpa sebab, tapi merupakan akumulasi dari pengalaman sejarah yang masih membekas dalam ingatan publik.

Salah satu peristiwa yang sering menjadi rujukan adalah dinamika politik tahun 2001 ketika Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan. Pada masa itu, berbagai elemen politik bergerak dan mengada-ada.

Tidak hanya partai politik dan elite kekuasaan, tetapi juga sebagian kelompok mahasiswa yang ikut terlibat dalam gelombang tekanan politik terhadap pemerintahan Gus Dur.

Nama M. Taufiqurrahman Ridho (yang saat itu dikenal sebagai aktivis mahasiswa dan Ketua BEM UI) sering disebut dalam berbagai catatan sejarah gerakan mahasiswa era tersebut. Bagi sebagian pendukung Gus Dur, keterlibatan kelompok mahasiswa dalam pusaran konflik politik nasional dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari idealisme gerakan kampus. 

Bahkan muncul istilah yang sangat keras: "pelacuran gerakan", yakni ketika gerakan mahasiswa dinilai tidak lagi berdiri sebagai kekuatan moral independen, melainkan terseret dalam kepentingan perebutan kekuasaan elite politik.

Istilah itu tentu dapat diperdebatkan. Namun yang tidak bisa dibantah adalah bahwa sejak saat itu kepercayaan sebagian masyarakat terhadap gerakan mahasiswa mengalami erosi. 

Mahasiswa yang sebelumnya dipandang sebagai penjaga nurani bangsa mulai dianggap rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik praktis. Gerakan yang semestinya menjadi suara rakyat sering dicurigai sebagai perpanjangan tangan kelompok tertentu.

Padahal dalam sejarah Indonesia, mahasiswa memiliki jasa besar. Tahun 1966, mahasiswa menjadi bagian dari perubahan politik nasional. Tahun 1998, mahasiswa menjadi motor reformasi yang mengakhiri rezim Orde Baru.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa gerakan mahasiswa akan kehilangan legitimasi ketika terlalu dekat dengan pusat kekuasaan atau terlalu mudah digunakan sebagai alat dalam pertarungan elite.

Hari ini, dua puluh lima tahun setelah peristiwa tersebut, sebagian masyarakat merasa melihat pola yang mirip kembali muncul. Gerakan-gerakan mahasiswa yang seharusnya berangkat dari kajian akademik dan kepentingan rakyat sering kali dipersepsikan memiliki agenda yang tidak sepenuhnya jernih. Aksi demonstrasi kadang terlihat lebih ramai daripada substansinya. 

Narasi yang dibangun sering lebih politis daripada intelektual. Akibatnya, publik semakin sulit membedakan mana gerakan moral dan mana gerakan yang sedang menegosiasikan kepentingan.

Bisa dilihat hari ini ketika ada  gerakan kontra besoknya pasti ada gerakan yang pro. Mereka seolah memberi kabar bahwa dibelakang itu semua para dalang sedang ngopi bersama antara pro dan kontra.

Tentu tidak adil jika semua aktivis mahasiswa hari ini digeneralisasi demikian. Banyak organisasi mahasiswa yang tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal kebijakan publik, serta menjaga independensi kampus. 

Namun mereka juga harus menyadari bahwa beban sejarah itu nyata. Kepercayaan publik tidak bisa diperoleh hanya dengan menggelar aksi, tetapi harus dibangun melalui integritas, konsistensi, dan keberanian menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan.

Pelajaran terbesar dari peristiwa 2001 bukanlah soal siapa yang menang atau kalah dalam perebutan kekuasaan. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa gerakan mahasiswa harus selalu menjaga dirinya agar tidak menjadi alat politik sesaat. 

Sebab ketika gerakan kehilangan independensinya, yang rusak bukan hanya reputasi organisasi mahasiswa, melainkan juga harapan rakyat terhadap lahirnya kekuatan moral yang mampu mengoreksi arah bangsa.

Sejarah memang tidak selalu berulang persis sama. Namun sejarah sering memberikan tanda-tanda yang serupa. Karena itu, generasi mahasiswa hari ini perlu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah mereka sedang membangun tradisi intelektual yang kritis dan independen, atau justru sedang berjalan menuju jebakan yang pernah membuat gerakan mahasiswa kehilangan kepercayaan publik?

Jika pertanyaan itu tidak dijawab dengan jujur, maka trauma masyarakat terhadap gerakan mahasiswa akan terus hidup. Dan ketika rakyat tidak lagi percaya kepada gerakan moral kampus, maka yang hilang bukan hanya legitimasi mahasiswa, tetapi juga salah satu pilar penting demokrasi Indonesia.

Wallahua'lam.