Integritas tak hanya soal individu, tapi juga sistem politik dan budaya
Etika politik mengatur batasan moralitas dalam penerapan kebijakan suatu negara.
Membicarakan integritas bukan hanya sebatas individu pemimpin, tapi juga menyangkut sistem politik dan budaya. Integritas seorang pemimpin adalah bagaimana dia mampu melahirkan kebijakan sesuai kebutuhan warga negara yang dipimpinnya, tanpa adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu apalagi pribadinya.
Dengan integritas kepercayaan publik akan terbangun serta tumbuh menjadi pondasi kuat membangun kehidupan berdemokrasi. Demokrasi tidak kehilangan legitimasinya karena faktor kepercayaan publik yang melemah.
Padahal demokrasi juga memerlukan partisipasi publik yang aktif. Paling tidak keterlibatan itu menjadi penyeimbang sehat buat penguasa. Demokrasi tidak mati jika warga negara punya kepedulian.
Plato dalam “The Republic” menyebut bahwa etika politik merupakan pondasi awal pemikiran tentang hubungan antara moralitas dan kekuasaan.
Dalam kehidupan demokrasi modern, politik tidak sebatas siapa yang berkuasa dan memimpin tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara bermoral, adil dan bertanggung jawab.
Franz Magnis-Suseno mengungkapkan bahwa etika politik dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.
Etika politik mengandung moralitas yang berisi keadilan, kesetaraan, kedamaian, kebajikan, maka dari itu etika politik mampu mewujudkan kebaikan bersama.
Etika politik mengatur batasan moralitas dalam penerapan kebijakan suatu negara, mana yang sesuai kebutuhan dan yang merugikan masyarakat. Kehidupan bersama akan harmonis dan terjamin bila sistem politik sebagai penata kehidupan bersama berjalan dengan baik dan adil.
(Yogyakarta)
