Sistem politik Indonesia mau kemana?
Transisi demokrasi di Indonesia, justru malah memapankan pemerintahan oligarki.
Sejak pasca-reformasi 1998, transisi demokrasi di Indonesia ternyata kian memapankan politik oligarki (pemerintahan oligarki). Richard Ghunter mengatakan, negara yang sedang melakukan transisi demokrasi tidak terus bermakna negara tersebut selalu berada dalam kerangka demokrasi. Manakala negara itu gagal melakukan konsolidasi demokrasi, bisa saja kembali ke sistem otoriter.
Mengutip Schelder, pemahaman konsolidasi demokrasi setidaknya melahirkan tiga makna, pertama negatif, yaitu menghindari rezim otoriter. Kedua, beorientasi keluar, dalam arti mengharapkan stabilitas rezim di masa mendatang, bukan merujuk rekam jejak demokrasi masa lalu.
Dan ketiga adalah, mengadopsi perspektif ahli "eksternal" yang menekankan penilaian para ahli tentang keberlangsungan hidup rezim-rezim demokrasi, daripada perspektif "internal" yang menekankan subjektivitas harapan para elite politik dan warga negara.
Demokrasi prosedural telah menekankan adanya pemenuhan elemen-elemen dasar yang harus ada dalam negara demokrasi. Tetapi demokrasi demikian belum tentu mampu menyentuh kepentingan bersama, yakni orang-orang yang menjadi bagian dari negara demokrasi (konstituen).
Demokrasi substansial tidak hanya menonjolkan adanya kebersamaan, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak sosial dan ekonomi warga. Demokrasi dikatakan substansial, apabila tujuannya kesejahteraan yang bisa dinikmati banyak orang.
(Revalina Nugraha Ningtyas)
(Yogyakarta)
