“Kegilaan” PKB dan tantangannya
Posisi ke-empat survei Poltracking tersebut harus dilihat sebagai capaian prestasi sekaligus potensi “diganggu.”
“Agama akan selalu digunakan dimanapun, ia (agama) bisa untuk menggembleng masyarakat dan membenarkan kampanye, pertempuran dan perang besar. Tetapi sebenarnya penyebabnya bukanlah tentang agama,” demikian Graham Fuller, seorang analis politik menuturkan.
Pernyataan yang dikemukakan Fuller itu justru menjadi terbalik, jika nilai-nilai spiritualitas agamalah yang dijadikan pondasi dalam praktik-praktik politik. Penilaian Fuller bisa saja benar jika ditujukan kepada mereka, kelompok-kelompok ultra-fundamentalis maupun ultra-konservatif apapun itu yang banyak orang katakan sebagai kanalisasi “politik aliran.”
Ketika partai-partai sibuk “mengakuisisi,” PKB sebagai partai besutan para kyai-kyai sepuh di Nahdlatul Ulama (NU) ini, malah melakukan “kegilaan” dengan memilih “jalan sunyi” kaderisasi, mengutip pernyataan Hanif Dakhiri, Wakil Ketua Umum PKB dalam sebuah kesempatan.
Di dalam proses kaderisasi itu, PKB selalu meyakinkan kepada banyak orang, bahwa jalan-jalan politik itu tidak melulu tentang pragmatisme, tetapi juga bagaimana mempertahankan nilai-nilai amaliyah dan tradisi spiritualitas agama kenusantaraan. Langkah tersebut lagi-lagi diyakini sebagai ikhtiar menjaga Indonesia yang menjadi amanah para kyai.
Ya, politik kyai, bukan kyai politik. Apa visi besar politik kyai? Adalah gerakan politik untuk perbaikan, yang secara terminologi kyai adalah membangun kemaslahatan dan kemanfaatan, serta menghilangkan kerusakan-kerusakan dan kemudharatan.
Ini artinya, gerakan politik PKB harus membangun sekaligus menjebol, membangun yang maslahah, yang manfaat dan menjebol yang merusak dan memicu kemudharatan. Amanah PKB menjalankan politik kyai ini sekaligus menjadi penegasan, bahwa PKB disisi lain adalah sebagai sarana kaderisasi politik kader-kader NU mewujudkan “rahmatan lil alamiin, rahmatan lil Indonesia.”
Keberadaan PKB di posisi empat hasil survei Poltracking dengan perolehan 8,1% di bawah Partai Golkar dengan 9% , PDIP 15,4% dan Partai Gerindra 26,1% adalah bukti kerja-kerja semua pihak tak terkecuali akar rumput PKB, perolehan itu hendaknya tidak serta-merta membuat puas dalam kacamata statistik, karena secara kontekstualnya, tantangan di depan masih menunggu. Posisi ke-empat survei Poltracking tersebut harus dilihat sebagai capaian prestasi sekaligus potensi “diganggu.”
Kader-kader NU banyak mengalami bagaimana NU selalu dijadikan bamper atau sekadar kapitalisasi suara lantaran potensi yang cukup besar. Kita semua tahu, bagaimana kelompok-kelompok berkepentingan atas kehancuran Indonesia selalu ingin mendegradasi Islam moderat, dilemahkan secara alamiah dengan menghancurkan nilai-nilai spiritualitas Islam dan perang politik para ulama, dilanjutkan menghancurkan lembaga-lembaga Islam tradisional-kultural berikut relasi-relasinya. Dengan harapan ajaran-ajaran kelompok itu menjadi referensi dan gaya hidup.
Belum lagi demokrasi liberal yang menuntut pemilu yang bebas, supremasi hukum dan perlindungan hak sipil yang acapkali dalam demokrasi liberal direduksi menjadi sekadar mekanisme suara terbanyak.
Situasi itu tentunya memicu paradoks, ketika aktor yang terpilih, justru mengabaikan nilai kebebasan dan pluralisme itu sendiri. Padahal membicarakan demokrasi, sangatlah bergantung pada komitmen menjaga prinsip-prinsip dasarnya, mengutip Kacung Marijan.
Itulah beberapa tantangan PKB ke depan, sebagai partai yang menjalankan politik kyai, partai terbuka yang nasionalis religius, dan sebagai partai yang masih meyakini pentingnya gerakan politik spiritual-tradisi layaknya multiverse.
