Kejahatan kebijakan
Kebijakan yang selalu dilahirkan diduga hanya menguntungkan segelintir orang yakni para monopolis.
Dalam sebuah kesempatan saya didapuk menjadi salah satu narasumber dialog kepemudaan yang dihelat Forum Strategis Pembangunan Sosial (Fores) dalam rangka Hari Sumpah Pemuda.
Dalam dialog tersebut kita membicarakan mengenai peran pemuda mengawal kerja 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden – Wakil Presiden.
Forum diskusi santai tersebut saya diminta memberikan pandangan awal dari dua pembicara lainnya, yakni Burhanuddin, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta dan Ratunnisa aktivis perempuan yang juga praktisi hukum.
Ada dua poin yang menjadi kritik awal kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pertama tak lain adalah jumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan yang jumlahnya sekitar 106 atau 109 kalau tidak salah.
Komposisi tersebut jelas adalah politik akomodatif Presiden Prabowo, sangat berbeda dengan keinginan awal membentuk kabinet Zaken. Melihat itu, secara subjektif saya meyakini dalam kurun waktu tiga bulan mendatang, kabinet Presiden Prabowo masih akan berkutat pada konsolidasi anggaran, menyesuaikan postur APBN, meski sebenarnya menjadi beban baru di luar beban utang yang sudah mencapai 8.000-an triliun lebih.
Sebabnya tak lain adalah bertambahnya jumlah dan pemisahan kementerian yang sebelumnya digabung. Kondisi ini diperparah dengan deflasi yang sudah memasuki satu semester. Tanda-tandanya bisa kita lihat dari 10 juta kelas menengah anjlok, sehingga mereka menarik ramai-ramai tabungannya.
Belum lagi dampak global meletusnya perang senjata di sejumlah kawasan, serta konsep pengembangan daerah-daerah yang tidak berbasis kearifan lokal yang memicu konflik dengan warga. Sudah banyak contoh.
Kekhawatiran lain, dengan gemuknya kabinet, Presiden Prabowo terbebani dengan komitmen atau kompromi, balas jasa kepada para pihak pendukungnya, baik itu partai politik maupun dari kalangan pengusaha, ditambah kesepakatan dengan mantan Presiden Jokowi yang sebenarnya ikut menjadi beban ibarat “hantu.”
Kita juga melihat komposisi menteri dan wakil menteri ada dari titipan kalangan pengusaha, semisal pengusaha batu bara. Oleh sebab itu, ke depan potensi kekuasaan “berselingkuh” dengan para pengusaha masih bisa terjadi. Artinya kepemimpinan Presiden Prabowo masih sangat dimungkinkan melanggengkan para kaum monopolis (oligarki).
Inilah sebenarnya harus diawasi kalangan muda. Karena persekongkolan kekuasaan dan penguasaha cenderung menyebabkan timbulnya apa yang saya sebut sebagai “kejahatan kebijakan.”
Kebijakan yang selalu dilahirkan diduga hanya menguntungkan segelintir orang yakni para monopolis. Jika hal ini terus didiamkan, maka bisa mengarah kepada fasisme. Berangkat dari kepemimpinan sebelumnya, yang menjadikan kebijakan menjadi “alat hegemoni.”
INDONESIA EMAS ATAU INDONESIA CEMAS 2045?
Di sisi lain, melihat pidato politik Presiden Prabowo usai dilantik, saya mendukung wacana kedaulatan pangan yang dijanjikannya lima tahun ke depan. Lagi-lagi kita kembali pada pembangunan berbasis kearifan lokal, namun beberapa kasus justru implementasi ketahanan ataupun kedaulatan pangan ini menuai kontroversi sebagaimana digagas saat pemerintahan Presiden Jokowi.
Konsep otonomi daerah dan atau khusus, justru keluar dari konsep keseimbangan, malah dibegal oleh kekuasaan lokal. Lihat saja sampai sekarang kita masih dipertontonkan penangkapan kepala-kepala daerah terjerat korupsi dan menjamurnya dinasti politik.
Namun sebenarnya yang tak kalah penting, seharusnya Presiden Prabowo sedikit fokus pada hal-hal tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045 menjawab bonus demografi.
Jika tujuan itu (Indonesia Emas 2045) tidak ditopang dengan kualitas sumber daya manusia, maka yang terjadi adalah Indonesia Cemas 2045. Penegasannya adalah, Presiden Prabowo harus merevolusi gagasan sistem pendidikan nasional kita, paling tidak membersihkan residu-residu peninggalan Menteri Pendidikan sebelumnya yang terlalu liberal, mengarahkan pada “student loan” dimana kalangan mahasiswa dipandang sebagai market pinjol oleh perusahaan-perusahaan start-up. Hal itu bisa dilihat dari hiruk pikuknya kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Tampak jelas sekali skema komersialisasi pendidikan kita.
Kritik awal yang kedua tak lain adalah kedaulatan siber kita. Sudah banyak pandangan yang mengatakan sudah sepatutnya kita fokus pada pertahanan siber. Dalam konteks revolusi 5.0 negara-negara yang menguasai algoritma dialah penguasa, di luar fokus Prabowo dalam meningkatkan alutsista.
Saya berkeyakinan masih banyak kalangan pemuda kritis di tengah pemaksaan “menerima keadaan” yang menggiring pada karakter oportunis. Jangan biarkan rakyat “bertarung sendirian” menghadapi tekanan zaman.
