Memonopoli sistem ekonomi dunia dengan perang mata uang
Seumpama terjadi depresiasi, ujungnya pasti utang sebagaimana yang selalu disuarakan para ekonom dan politisi.
Dollar Amerika Serikat (AS) dan Euro sebenarnya bukanlah mata uang internasional. Lebih tepatnya, dollar AS dikatakan sebagai mata uang tertentu untuk kawasan tertentu (eurozone) yang dipinjam menjadi mata uang internasional. Akibatnya, terkadang sistem moneter dengan finansial global tidaklah simetris.
Secara tidak langsung negara pencetak uang internasional, diberikan kekayaan secara cuma-cuma oleh negara di seluruh dunia. Beban lainnya adalah, ketika dollar AS mengalami depresiasi, maka negara-negara berkembang dan miskin justru menanggungnya. Berarti negara-negara berkembang dan miskin malah menyumbang kepada negara kaya. Ketika mata uang digunakan di luar wilayah pemilik uang, maka sebenarnya menambah kekayaan si pemilik mata uang tadi.
Seumpama terjadi depresiasi, ujungnya pasti utang, dan utang itu ditutupi dengan kebijakan mencetak uang sebagaimana yang selalu disuarakan para ekonom dan politisi. Di Indonesia, pengelolaan bank sentral (Bank Indonesia) akan selalu dipengaruhi oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Ambil contoh, seumpama ada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tengah menggarap proyek senilai Rp1 triliun dengan APBN, maka negara sebenarnya telah memberikan keuntungan kepada BUMN tersebut. Harusnya, sejak dulu, proyek-proyek BUMN sudah dikerjakan dengan modal sendiri, tidak memakai APBN lagi.
Kita kembali ke dollar AS yang menjadi alat transaksi internasional. Jadi uang yang beredar di dalam AS sendiri hanya 50%, sisanya 50% lagi berada di luar wilayahnya. Dengan begitu, ketika AS mengagresi ke suatu negara, maka secara tidak langsung negara lain ikut membiayai perang tersebut.
Kemampuan perang mata uang oleh AS inilah yang harus diperhitungkan, kendati militer AS belum pernah memenangi perang terbuka dengan senjata. Dengan kemampuan perang mata uangnya, AS mampu memonopoli pasar uang global, sehingga menjadi alat ukur kurs. Wajar rasanya, jika beberapa negara sadar akan hal ini, maka mulai meninggalkan pembayaran dagang menggunakan dollar AS. Hal inilah pula yang menjadi tolak ukur perang dagang yang masih berlangsung antara AS dan Tiongkok.
Berkuasanya negara-negara Eropa terhadap perekonomian dunia sudah berlangsung sejak revolusi industri. Eropa ketika itu menguasai sektor manufaktur. Nah, ketika dollar AS mulai ditinggalkan sebagai alat pembayaran internasional, harus didukung oleh kesepakatan antar-negara untuk kepentingan bersama yaitu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Meskipun rasanya agak sulit menyatukan itu, lantaran antar-negara punya kepentingan masing-masing.
