Menjual Indonesia (1)

LEBIH TAKUT KOMUNISME KETIMBANG LIBERALISME

Begitulah orang hidup di alam simbol. Sub kultur di luar arus utama seperti komunisme atau separatisme, adalah ancaman terhadap kemapanan. Itu pun tak lebih dari stigmatisasi, bukan suatu pemahaman konperehensif atas sebuah ideologi.

Sementara liberalisme yang katanya dianggap bertabrakan atau bertentangan dengan adat ketimuran yang katanya kerakyatan, nyatanya lebih bisa diterima, kecuali bagi mereka yang berpikir bendera Amerika Serikat (AS) dan Inggris, aman di tempatnya karena gak ada yang sudi menyimpannya.

Tak perlu heran umpama ideologi lantas menjadi penuh penyesatan dan simplifikasi. Pangkalnya tak lain karena orang malas membaca atau sengaja dibodohi diri sendiri untuk kepentingan proyek politik.

Sementara media kurang tertarik mengajak masyarakat awam membicarakan tema-tema besar dalam wujud pemberitaan tentang kebijakan-kebijakan publik. Ideologi dianggap mengawang-awang untuk diberitakan.

Tak heran kemudian liberalisme dipahami sebagai gaya hidup kebarat-baratan yang mengagungkan kebebasan. Sedangkan komunisme bahkan disamakan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sudah almarhum lama sejak 1965.

Dimata rakyat dan ulama, liberalisme lebih dimaafkan karena masih mengakui Tuhan, sementara komunisme tidak.

OTORITER DAN NEOLIB

B. Herry Priyono, seorang pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dalam artikelnya berjudul “Sesat Neoliberalisme” yang dimuat Harian Kompas 2009 bilang, neoliberalisme itu bukan perkara ilmu ekonomi, tetapi juga tentang filsafat politik. Oleh karenanya jika membatasi perdebatan neoliberal hanya pada persoalan ekonomi adalah sesat pikir.

Neoliberal itu adalah cara berpikir yang beranggapan mekanisme pasar -dan bukan intervensi negara, adalah pilihan terbaik untuk menata semua sendi kehidupan sosial.

Watak neoliberal masuk hingga tulang sumsum dan sendi-sendi kehidupan sosial, bahkan sampai pada cara berpikir kita sebagai individu.

Herry mengistilahkan neoliberal digunakan untuk menyebut watak rezim Augusto Pinochet- penguasa Chile 1973-1990. Rezim Pinochet punya dua karakter, kebijakan politik otoriter dan ekonomi pasar bebas.

Jadi ekonominya liberal, politiknya otoriter, yang maunya bebas untuk urusan mencari uang. Manusia hanya dipikir mahluk rakus tanpa perlu ekspresi sosial.

Politik otoriter inilah yang digunakan untuk menjamin ekonomi tetap liberal. Kombinasi dua hal itulah yang disebut neoliberalisme. Sementara pemikiran liberalisme aslinya tidak menyebutkan harus otoriter. Justru neoliberalisme di Eropa hadir guna mendobrak aristokrasi dan monarki, yang menempatkan manusia sebagai hamba sahaya bagi manusia lainnya.

KEKUASAAN CENDERUNG MENINDAS

Rezim Pinochet sendiri dikelilingi ekonom yang berkiblat ke Universitas Chicago, Amerika Serikat, merupakan embrio pengembangan neoliberalisme.

Salah satu pengajar filsafat, Friedrich von Hoyek menyebut bahwa dalam membangun sebuah tatanan sosial yang baik, tidak diperlukan otoritas terpusat seperti pemerintah.

Kehadiran otoritas yang selalu terpusat mengundang risiko pembatasan kebebasan dan bahkan perbudakan.

Dalam sejarah peradaban manusia, premis Hayek memang bukan barang baru. Setiap kekuasaan yang dominan nyaris selalu berujung pada penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Entah di organisasi sekuler atau agama, setiap kekuasaan cenderung menindas. Dan Hayek percaya itu.

DARI KEBEBASAN BERTINDAK HINGGA KEBEBASAN UANG

Masih menurut B. Herry Priyono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya, bahwa sebuah tatanan harus dibiarkan terbentuk secara alamiah sebagai hasil perimbangan (ekuiblirium), tindakan bebas setiap orang dalam mengejar kepentingan dirinya sendiri.

Bila orang-orang dibiarkan bebas bertindak mengejar kepentingannya, maka dengan sendirinya akan tercipta sebuah tatanan yang muncul dari interaksi antar-individu bebas itu.

Intinya demi mengejar kepentingan individu dan kelangsungannya, manusia akan tergerak secara alamiah mengatur sistem dan tatanan.

Tak perlu disuruh, tak usah diperintah, gak perlu diatur. Semakin dibatasi maka semakin tidak maksimal sebuah tatanan bergerak, dan pada akhirnya menghambat upaya manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

“Belakangan, makna kebebasan di dalam liberalisme menjadi kebebasan fungsi uang.”

Artinya, sistem kebebasan ekonomi yang diciptakan liberalisme, semuanya berbasis pada kepemilikan uang. Singkat kata; bila kita punya uang, kita bebas melakukan apa saja.

HANYA GEGARA PERNYATAAN AGAMA ITU CANDU

Jika modal bisa diperdagangkan, maka banyak orang yang tidak memanfaatkan modal untuk kerja, tapi akan menggunakan modalnya untuk mencari modal begitu seterusnya.

Akibatnya ekonomi menjadi semu, transaksinya cenderung derivatif, menciptakan segelintir orang kaya yang menguasai permodalan tanpa efek sosial apa-apa.

Makanya agak mengherankan jika ada aktivis Islam merazia buku-buku sosialisme/komunisme dibanding buku kapitalisme. Kadang heran ada ulama yang ikut-ikutan tentara membenci komunis tapi gagap menghadapi kapitalisme atau liberalisme.

Barangkali pemahaman mereka, liberalisme adalah gaya hidup mabuk-mabukan, maksiat, inyinya dikategori dosa terhadap Tuhan, yang masih bisa diharapkan bertaubat. Giliran komunisme dianggap oleh mereka tidak bertuhan sama sekali, parah.

Hanya karena Karl Max mengatakan agama candu, yang maksudnya dikaitkan dengan etos kerja yang tidak berkaitan dengan teologi, malah para agamawan menilainya sebagai dosa besar.

Tentunya, para agamawan tidak pernah punya masalah dengan agama dan penghasilan. Mereka umumnya dapat dari honor ceramah, menulis buku tentang agama, sumbangan dari jamaah, atau “bagi hasil” dari mengelola institusi agama.

Kalaupun berbisnis, lancar-lancar saja karena konsumennya tak lain adalah umatnya sendiri. (Tukilan “Indonesia for sale”)

[Mamuju, Yogyakarta, Manado, Bandung, Bandar Lampung]