NU membicarakan "Grand Plan Indonesia"

Pasca-reformasi (1998), organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan akses terhadap kekuasaan. Pertanyaannya kemudian kekuasaan seperti apa? Dengan demokrasi "one man one vote" seharusnya NU mendapatkan kekuasaan yang cukup. Tapi nyatanya suara NU ada dimana-mana, dikuasai oleh oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Reformasi 1998 sejatinya bukan mengganti struktur kekuasaan. 

Organisasi NU tidak lagi sebatas membicarakan tentang agama, usul fikih, tradisi apapun itu, tetapi sudah harus membincangkan hal-hal besar seperti "Grand Plan Indonesia." NU punya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) parpol yang dilahirkan NU sebagai kawah candradimuka anak-anak muda NU berpolitik sekaligus menjadi kekuatan membangun relasi dengan kelompok-kelompok strategis nasional.

Anggap saja mengenai ide perlu dibuatnya Undang-Undang (UU) Sistem Ekonomi Nasional sebagai perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi konsentrasi isu sehingga membuat semua elemen NU diperhitungkan. 

NU sebagai rumah besar yang dihuni sekian banyak umat Islam (kurang lebih 100 juta orang) merupakan modal sosial sangat besar yang harus terus ditata, agar kualitas hidup warganya semakin hari semakin baik, punya daya tawar dan semakin bisa memberi makna bagi bangsa Indonesia.

"Tidak ada kepemimpinan masa depan yang tidak berbasis pada akar yang kuat di masyarakat, baik itu akar tradisi ataupun sejarah."

Setiap perubahan di Indonesia itu selalu dipengaruhi perubahan di level global. Hari ini yang dihadapi oleh kita saat ini adalah pertarungan merebut sumber daya alam (SDA) Indonesia, di sisi lain, dunia sudah melakukan "reset" ke arah ekonomi digital, "green economy" dan lainnya.

Model baru dunia tersebut tidak bisa disalahkan. Bagaimana kita? NU diharapkan menjadi kekuatan utama yang mampu menangkap dan menyiapkan secara jangka panjang. Jangan sampai kita hanya sebatas penikmat atau sebagai pasar, yang kita harus bicarakan adalah bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya.

Jangan sampai kita di depolitisasi karena tidak mampu mengambil peran berdialektika di ruang-ruang publik yang sudah mengarah pada penghancuran massal terhadap cara berpikir, kewarasan berpikir. Sebaliknya kita malah diarahkan berjibaku dengan logika-logika dangkal yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran bagaimana memajukan bangsa ke depan.

Kader-kader NU sepertinya sudah ditakdirkan menjadi negarawan-negarawan sejati, berpikir secara utuh, sistematis, alternatif dan komperehensif. Bila perlu NU menghasilkan resolusi baru menghadapi tantangan zaman. Anak-anak muda NU mampu menjadi pemimpin yang berbasis kepada rakyat, tetapi juga mampu berpikir secara global, karena lambangnya sudah dunia. 

"Mindset-nya sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, bahwa kader-kader NU harus berbicara level dunia."