Palestina sebagai “laboratorium hidup”

Catatan kecil terkirim melalui aplikasi pesan, isinya tentang kegiatan bedah buku “The Palestine Laboratory” karya Antony Loewenstein yang digelar di Fisip Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Dalam kegiatan itu Loewenstein berargumen bahwa Israel menggunakan wilayah Palestina yang didudukinya sebagai “laboratorium hidup” untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan teknologi militer serta sistem pengawasan sebelum dijual ke berbagai negara di dunia.

Dia memberikan banyak contoh, seperti penggunaan pertama drone bersenjata di Gaza, Pegasus spyware yang diuji pada warga Palestina sebelum dijual ke puluhan negara, sistem pengenalan wajah di pos pemeriksaan Tepi Barat, hingga kecerdasan buatan yang secara otomatis menandai orang Palestina sebagai “tersangka.”

Karena Palestina berada dalam kondisi yang selalu diawasi, dipenuhi pos pemeriksaan, penggerebekan militer, pembatasan pergerakan. Israel dan perusahaan-perusahaannya memiliki kesempatan untuk menguji teknologi pada manusia dalam situasi konflik nyata, sesuatu yang tidak mungkin disimulasikan di laboratorium mana pun.

Loewenstein menjelaskan bahwa teknologi-teknologi ini kemudian menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan, dipasarkan sebagai “battle-tested,” dan dibeli oleh negara-negara seperti India, Amerika Serikat, Hungaria, Myanmar, dan banyak lainnya untuk keamanan perbatasan, kepolisian, atau pengawasan politik.

Inti buku ini adalah bahwa pendudukan Palestina telah berubah menjadi sebuah model bisnis keamanan global, dimana penderitaan rakyat Palestina menghasilkan pengetahuan, alat dan keuntungan yang memperkuat praktik pengawasan dan otoritarianisme di seluruh dunia.

Menurut Loewenstein, orang-orang Israel tidak melihat warga Palestina sebagai sesama manusia yang setara, mereka menggunakan teknologi dan senjatanya tanpa belas kasihan, fokus pada produk dan industri yang bisa diekspor ke berbagai negara.

Kaitan dengan Indonesia, meskipun belum memiliki hubungan diplomatik resmi, Indonesia memiliki sejarah pernah membeli senjata buatan Israel. Pada era Soeharto, ketika terjadi kekerasan dan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia sendiri, pemerintah masih mendapat dukungan senjata dari Israel.

Demikian halnya Iran, yang dipimpin rezim diktator, juga diketahui menerima dukungan serupa. Loewenstein mengingatkan bahwa bila Indonesia kelak mengakui Israel secara resmi dan menjalin hubungan diplomatik, Indonesia kemungkinan akan membuka pintu lebih besar untuk impor senjata dan teknologi militer dari Israel, dan dalam segi pemerintahan tentu saja itu sangat menguntungkan pemerintah Indonesia.

(Yogyakarta)