Pemimpin seharusnya tidak gampang terhasut
Kekuasaan tak lagi digunakan untuk mendistribusikan keadilan.
“Political Ethics Chapter 3: Political Integrity” menjelaskan, integritas bukan hanya sekadar kejujuran biasa, melainkan sesuatu yang harus disesuaikan dengan realitas dan tuntutan khas dunia politik.
Universitas Essex dalam sebuah survei mengungkapkan integritas adalah konsep yang sulit dipatok secara pasti – abstrak. Terdapat banyak jenis integritas, maka dari itu harus berusaha mencari tahu tentang standar integritas macam apa yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku politik.
Pemahaman integritas politik yang layak harus menyadari kenyataan bahwa politisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi efektif secara politik meskipun syarat-syarat efektivitas politik seringkali tidak sejalan dengan tuntutan moral pribadi.
Philip (2014) menegaskan etika politik dan moralitas pribadi adalah dua hal yang berbeda. Etika politik mencakup aturan, norma dan ajaran tentang peran serta fungsi pejabat publik.
Artinya seorang pemimpin – pejabat publik tidak boleh mudah terhasut yang berujung pada tindakan/pengambilan keputusan untuk mencari keuntungan atau material lainnya bagi dirinya, keluarga serta kroninya.
Relevansi konsep ini dalam perspektif etika politik klasik adalah memiliki jiwa integritas merupakan salah satu penilaian etika politik seorang pemimpin – pejabat negara.
Pemimpin yang berintegritas dipastikan mampu mendistribusikan keadilan dengan baik, mewujudkan kebaikan bersama dan bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Inilah yang dimaksud sebagai nilai moralitas berpolitik.
Lantas apa kaitannya antara “Political Integrity” dengan praktik politik kontemporer di Indonesia? Jawabannya sudah hilang. Kekuasaan tak lagi digunakan untuk mendistribusikan keadilan.
(Yogyakarta)
