Simbol agama dalam politik akan hilang

Era pemerintahan orde baru, wacana dan kebijakan yang dikembangkan adalah, bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler dan bukan juga negara teokrasi. Tetapi secara politik, kecenderungan adanya sekularisasi agama di masa orde baru cukup kuat. Hal itu terlihat dari adanya mendirikan partai politik (parpol) yang secara khusus didasarkan pada agama tertentu (karena semuanya harus berasaskan Pancasila). 

Konstruksi politik mengalami perubahan setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Suharto. Sebagai bagian dari proses demokrasi, politik aliran muncul kembali layaknya era 1950-an. Ini dapat ditandai dengan munculnya berbagai parpol yang berbasis agama.

Di masa reformasi, banyak kelompok yang melakukan rekonstruksi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kelompok-kelompok tersebut berusaha ikut menikmati kejatuhan orde baru dengan cara mendirikan parpol baru. Kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan oleh parpol yang sudah ada (PPP, Golkar, PDI), mereka berusaha mencari peruntungan dengan mendirikan parpol sendiri. 

"Hal ini wajar saja terjadi karena tingkat kemajemukan masyarakat, berikut kepentingan-kepentingan di dalamnya cukup tinggi," (Kleden, 1991; Marijan, 2006). 

Istilah politik aliran di Indonesia merujuk pengelompokkan politik pada 1950-an (Kleden, 1999). Pengelompokkan itu terjadi berdasarkan orientasi budaya, yaitu adanya ikatan sekelompok orang kepada budaya dominan yang ada di dalam kelompoknya.

Studi yang dilakukan Cliford Geertz (1960), memberi ilustrasi adanya keterkaitan antara aliran dan perilaku politik seseorang. Setelah runtuhnya orba, mekanisme kontrol dan paksaan politik yang sebelumnya diterapkan negara terhadap parpol dan masyarakat, tidak lagi berlaku. Penyederhanaan parpol dan kewajiban asas tunggal Pancasila yang selama ini membatasi ekspresi ideologis dicabut.

Secara teoritis, menguatnya politik aliran di sisi lain menjadi sesuatu yang problematik. Para penganut teori-teori modernisasi seperti Apter (1965), berpandangan bahwa seiring modernisasi, penggunaan simbil-simbol agama di dalam politik akan berkurang, bahkan menghilang di tengah masyarakat.

Di negara-negara Barat yang sudah lama mengalami proses sekularisasi pun, peran agama masih cukup penting. Bahkan terjadi kecenderungan munculnya konservatisme dalam beragama. Hal itu disebabkan, karena masih banyak orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama di tengah modernisasi.

Kemenangan George W. Bush dari Partai Republik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), tidak lepas dari dukungan kelompok konservatif beragama Kristen seperti "New Christian Right" yang berusaha membangun aliansi dengan Partai Republik, untuk memengaruhi kebijakan publik dengan memasukan nilai-nilai Kristiani ke dalam kebijakan negara.

Maka, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkitan kembali politisasi agama adalah; adanya peluang, ketersediaan struktur organisasi dan sumber daya politik, serta adanya motif. 

(Yoel Bergkam Habeahan, Fahrizal Arya)

(Yogyakarta)